Di balik megahnya slogan pelayanan publik dan janji kesejahteraan masyarakat, ada aroma busuk yang perlahan menyeruak dari balik meja-meja kekuasaan.
Oleh : Yudha Saputra - Praktisi Pers
Aroma itu bukan sekadar tentang dugaan penyimpangan anggaran, melainkan tentang bagaimana sektoral dunia kesehatan perlahan dipereteli oleh kepentingan kelompok yang menjadikan badan usaha milik daerah layaknya “sapi perah” kekuasaan.
Ironisnya, semua itu terjadi di tengah wajah kota yang terus dipoles dengan narasi pembangunan, kemajuan, dan mimpi-mimpi besar tentang masa depan. Gedung dibangun, seremoni dipertontonkan, baliho dipasang di setiap sudut jalan.
Namun di balik gemerlap pencitraan itu, publik justru dipaksa menelan kenyataan pahit: pelayanan yang seharusnya menjadi hak rakyat, perlahan berubah menjadi ladang kepentingan.
Sektor kesehatan yang semestinya berdiri di atas nilai kemanusiaan, hari ini mulai kehilangan ruhnya.
Bukan lagi tentang keselamatan masyarakat, bukan pula tentang akses pelayanan yang layak bagi rakyat kecil. Yang tampak justru aroma pengondisian, relasi kuasa, hingga dugaan permainan kepentingan yang mengitari proyek, distribusi anggaran, hingga pengelolaan badan usaha daerah.
BUMD yang lahir dari uang rakyat seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan. Namun ketika orientasi pengelolaannya lebih sibuk melayani kepentingan kelompok tertentu, maka publik patut bertanya: masihkah lembaga itu berpihak kepada rakyat?
Fenomena ini menjadi ironi paling menyakitkan. Sebab rakyat dipaksa menyaksikan bagaimana institusi yang mestinya menopang pelayanan sosial justru terseret dalam pusaran pragmatisme kekuasaan.
Ada pola yang terasa berulang — kelompok tertentu menikmati akses, lingkaran tertentu mendapat keuntungan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton dari panggung yang mereka biayai sendiri melalui pajak dan uang negara.
Lebih tragis lagi, budaya diam perlahan dibentuk secara sistematis. Kritik dianggap ancaman. Pertanyaan dipandang sebagai gangguan. Mereka yang mencoba membuka tabir sering kali dihadapkan pada tekanan sosial maupun politik. Akibatnya, kota yang dipenuhi impian itu perlahan berubah menjadi ruang sunyi, tempat rakyat belajar untuk menahan kecewa dalam diam.
Padahal kesehatan bukan komoditas politik. Ia adalah hak dasar manusia.
Ketika sektor kesehatan mulai dikendalikan oleh orientasi keuntungan kelompok, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga nyawa dan masa depan masyarakat. Sebab setiap kebijakan yang lahir dari kepentingan sempit akan selalu melahirkan ketimpangan baru.
Karya tulis ini bukan untuk menghakimi, melainkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa nurani hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik. Dan ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi pelayanan, maka sesungguhnya yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi juga harapan.
Kota ini mungkin dipenuhi impian. Tetapi impian tanpa keadilan hanyalah panggung ilusi yang lambat laun akan kehilangan makna.
