Kota Metro selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dan kota literasi. Identitas tersebut seharusnya tidak hanya hidup dalam slogan dan simbol formal, tetapi tercermin nyata dalam kualitas demokrasi, budaya berpikir masyarakat, tata kelola birokrasi, serta kedewasaan para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Namun, dinamika yang berkembang belakangan ini menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan.
Dari satu persoalan ke persoalan lainnya, ruang publik Kota Metro terus diwarnai polemik, konflik persepsi, pertarungan kepentingan, kebisingan opini, hingga ketegangan antar kekuatan politik dan birokrasi yang perlahan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: arah Kota Metro ke depan sebenarnya hendak dibawa ke mana?
Serta desas desus keresahan ASN membayangi kinerja. Sudah tentu mempengaruhi loyalitas. Semua ini merupakan gejala dan memilikk potensi yang cukup mengkhawatirkan bila disetiap sudut elemen memiliki konflik tersendirinya mau berujung dimana nantinya.
Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, menilai bahwa kondisi tersebut harus menjadi sinyal bersama bagi seluruh elemen daerah agar mulai melakukan refleksi mendalam terhadap kualitas demokrasi dan arah tata kelola pemerintahan di Kota Metro.
“Gejala ini cukup memprihatinkan. Dari satu persoalan ke persoalan lain terus muncul dinamika yang memperlihatkan bahwa ruang demokrasi kita mulai terlalu dipenuhi konflik kepentingan, ego sektoral, dan pertarungan persepsi. Pertanyaannya sederhana: arah kota ini sebenarnya mau dibawa ke mana?” ujar Hendra Apriyanes.
Menurutnya, perbedaan pandangan, dinamika politik, bahkan konflik dalam pemerintahan memang merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi.
Harmonisasi gaya kepemimpinan antara pihak nomor satu dan nomor dua ataupun antara eksekutif dan legislatif secara empiris memang tidak selalu mudah dipertahankan dalam jangka panjang.
Perbedaan karakter, kepentingan strategis, pendekatan kekuasaan, hingga tarik-menarik pengaruh politik sering menjadi faktor lahirnya ketegangan dalam pemerintahan daerah.
Namun demikian, seluruh pihak seharusnya menyadari bahwa jabatan publik pada hakikatnya lahir dari mandat masyarakat, bukan sekadar alat mempertahankan ego, pengaruh, maupun kepentingan kelompok.
“Banyak hal memang dapat melandasi sebuah konflik. Tetapi apa pun bentuknya, akar persoalan sering kali kembali pada satu titik: kepentingan dan ego pribadi yang terlalu dominan.
Padahal kepemimpinan diraih melalui mandat rakyat, sehingga seharusnya yang dikedepankan adalah tanggung jawab moral dan kepentingan masyarakat, bukan ego kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Anes, ketika nilai pertanggungjawaban publik mulai dikalahkan oleh ego politik dan kepentingan pribadi, maka birokrasi akan kehilangan fokus substansinya sebagai instrumen pelayanan masyarakat.
Akibatnya, energi pemerintahan habis untuk mengelola konflik, menjaga citra, membangun persepsi, serta mempertahankan pengaruh politik.
Padahal masyarakat membutuhkan stabilitas pemerintahan, pelayanan publik yang baik, kebijakan yang jelas, serta pembangunan yang bergerak nyata.
Lobi Politik yang Berlarut Menjadi Sinyal Memprihatinkan Demokrasi Daerah
Hendra Apriyanes juga menyoroti gejala lain yang paling memprihatinkan dari dinamika yang berkembang belakangan ini adalah munculnya kesan kuat di ruang publik mengenai alotnya lobi-lobi politik serta intensitas pertemuan-pertemuan yang bahkan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam proses komunikasi antara legislatif dan eksekutif, khususnya pada momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah yang lalu.
Fenomena tersebut tentu memunculkan berbagai tafsir dan pembacaan publik. Masyarakat dapat melihat bahwa proses komunikasi politik yang seharusnya berjalan normal dalam tata kelola pemerintahan justru terlihat penuh kehati-hatian, tarik-menarik kepentingan, hingga negosiasi yang cukup alot.
Kondisi ini secara tidak langsung memberi sinyal bahwa terdapat lapisan konflik dan akumulasi ketegangan sebelumnya yang belum sepenuhnya selesai.
“Publik tentu bisa membaca situasi. Ketika komunikasi politik harus dilakukan dengan lobi yang panjang, pertemuan berpindah-pindah tempat, dan negosiasi berjalan alot menjelang pembahasan LKPJ kepala daerah yang lalu, maka itu menunjukkan adanya dinamika dan tekanan politik yang tidak sederhana di internal relasi eksekutif dan legislatif,” ujar Hendra Apriyanes.
Menurutnya, komunikasi politik dalam demokrasi memang hal yang wajar.
Namun menjadi persoalan ketika energi pemerintahan terlalu banyak tersita untuk konsolidasi kepentingan politik dibanding fokus pada substansi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Apalagi LKPJ pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, pembahasan LKPJ semestinya menjadi ruang evaluasi objektif terhadap capaian pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan daerah, bukan justru berkembang menjadi ruang negosiasi politik yang terlalu dominan.
“Kalau orientasi utamanya benar-benar kepentingan rakyat dan perbaikan tata kelola, seharusnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan lebih natural, lebih sehat, dan tidak memunculkan kesan adanya tarik-menarik kepentingan yang terlalu kuat,” tegasnya.
Menurut Anes, kondisi tersebut harus menjadi refleksi bersama karena masyarakat tentu berharap pemerintahan daerah lebih fokus membangun inovasi, memperkuat harmonisasi kelembagaan, dan menyelesaikan persoalan publik dibanding terjebak dalam konflik politik berkepanjangan yang menguras energi pembangunan daerah.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seberapa keras konflik politik terjadi di internal kekuasaan, melainkan seberapa besar dampak nyata pemerintahan terhadap kehidupan rakyat sehari-hari.
Konflik Kekuasaan Tidak Boleh Mengorbankan Kepentingan Publik
Hendra Apriyanes menegaskan bahwa konflik berkepanjangan antara unsur pemerintahan hanya akan menciptakan ketidakpastian arah pembangunan daerah. Situasi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan kualitas kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan maupun proses demokrasi itu sendiri.
“Ketika ego terlalu mendominasi, maka kepentingan masyarakat sering kali hanya menjadi narasi pelengkap. Padahal rakyat tidak membutuhkan pertunjukan konflik kekuasaan.
Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja dan mampu menyelesaikan persoalan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, birokrasi, media, akademisi, dan elemen masyarakat sejatinya dapat berjalan secara alami tanpa benturan berkepanjangan apabila seluruh pihak memahami regulasi secara luas serta menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan menjalankan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), seperti:
Kepastian hukum;
Kemanfaatan;
Ketidakberpihakan;
Kecermatan;
Tidak menyalahgunakan wewenang;
Keterbukaan;
Kepentingan umum; dan
Pelayanan yang baik.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Karena itu, menurut Anes, seluruh dinamika politik daerah seharusnya tetap memiliki batas moral dan orientasi pembangunan yang jelas.
Kota Literasi Tidak Boleh Tenggelam dalam Politik Simbolik dan Kebisingan Opini
Sebagai kota literasi, Metro seharusnya menjadi contoh bagaimana demokrasi dijalankan secara dewasa, argumentatif, and berbasis substansi.
Namun yang terjadi hari ini justru memperlihatkan gejala ruang publik yang semakin dipenuhi polarisasi, politik simbolik, perang persepsi, hingga produksi kebisingan tanpa kualitas solusi.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh hanya sibuk membangun citra dan komunikasi simbolik tanpa keberanian menghadirkan inovasi dan pembenahan sistemik yang nyata.
“Kota literasi tidak boleh hanya ramai oleh narasi, tetapi miskin keteladanan. Tidak boleh hanya sibuk membangun citra, tetapi lemah dalam inovasi. Dan tidak boleh terus-menerus dipenuhi kebisingan konflik yang menguras energi pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, tulisan dan refleksi ini bukan ditujukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai sinyal bersama bahwa seluruh elemen daerah harus mulai menyadari adanya gejala yang tidak sehat dalam arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Apabila konflik politik, ego kekuasaan, dan pertarungan kepentingan terus dipelihara, maka yang terancam bukan hanya stabilitas pemerintahan, tetapi juga masa depan pembangunan Kota Metro secara keseluruhan.
Kesimpulan
Pada akhirnya, demokrasi bukan arena mempertontonkan ego, bukan ruang memelihara konflik tanpa akhir, dan bukan panggung politik pencitraan yang kehilangan substansi pelayanan publik.
Kepemimpinan adalah amanah moral yang lahir dari mandat masyarakat.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan daerah harus menyadari bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, memperkuat harmonisasi pembangunan, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Bagi Kota Metro sebagai kota literasi, masa depan daerah tidak boleh dikorbankan oleh ego politik, konflik kepentingan, maupun kebisingan opini yang berkepanjangan.
Sebaliknya, seluruh elemen harus mulai kembali membangun kedewasaan demokrasi, budaya argumentasi yang sehat, serta keberanian menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Sebab sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling mampu menjaga arah pembangunan daerah demi kepentingan rakyat secara nyata.
