Oleh: Hendra Apriyanes
Analis Kebijakan Publik
Dalam politik, tidak semua pesan disampaikan melalui pidato. Sebagian justru muncul melalui sikap, pilihan, dan bahkan ketidakhadiran. Karena itu, absennya seluruh anggota DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah pada 28 Juli 2026 layak dibaca lebih jauh daripada sekadar persoalan disiplin kehadiran.
Dari sisi hukum tata pemerintahan, tidak ada persoalan karena rapat tetap memenuhi kuorum. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut lebih dari sekadar legalitas; ia membutuhkan koordinasi politik, kohesi kelembagaan, komunikasi yang efektif, serta kemampuan membangun kepercayaan publik.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Yang perlu dikaji bukan sekadar mengapa kursi-kursi itu kosong, melainkan apa makna politik dan kelembagaan dari kekosongan tersebut.
Dalam ilmu kebijakan publik, stabilitas pemerintahan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu legitimasi politik, kapasitas birokrasi, dan dukungan kelembagaan. Kepala daerah yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum tetap memerlukan dukungan politik yang terkelola dengan baik agar agenda pembangunan dapat berjalan secara efektif. Ketika muncul dinamika yang mengundang pertanyaan mengenai soliditas hubungan antara kepala daerah dan partai pengusungnya, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi, bukan karena telah terbukti terjadi persoalan, tetapi karena berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, absennya seluruh fraksi dari satu partai politik, terlebih partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, dapat dipandang sebagai sinyal politik yang cukup kuat untuk dicermati. Bukan untuk langsung disimpulkan sebagai adanya konflik internal, melainkan sebagai indikator bahwa kemungkinan sedang berlangsung dinamika tertentu di dalam tubuh Partai Demokrat Kota Metro yang pada waktunya dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar. Dalam kajian kebijakan publik, sinyal-sinyal seperti ini justru penting dibaca sejak dini karena sering kali menjadi indikator awal perubahan konfigurasi politik yang akan memengaruhi proses pengambilan kebijakan di kemudian hari. Oleh karena itu, peristiwa ini layak menjadi perhatian serius, baik oleh publik maupun oleh para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan soliditas koalisi.
Teori Power Cube dari John Gaventa memberikan perspektif yang relevan. Kekuasaan tidak hanya tampak pada siapa yang memimpin rapat atau siapa yang berbicara paling lantang. Kekuasaan juga tercermin dari pola kehadiran, pola partisipasi, serta bagaimana aktor-aktor politik memilih mengambil posisi dalam ruang pengambilan keputusan. Dengan demikian, absennya seluruh anggota dari satu partai dalam forum resmi merupakan fakta politik yang sah untuk dianalisis, tanpa harus berspekulasi mengenai motif di baliknya.
Demikian pula dalam perspektif new institutionalism, kekuatan pemerintahan tidak ditentukan oleh figur kepala daerah semata, tetapi oleh kualitas institusi yang menopangnya. Pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan birokrasi merupakan satu ekosistem yang saling bergantung. Ketika salah satu elemen menunjukkan gejala yang mengundang pertanyaan publik, maka yang diuji bukan hanya individu, melainkan daya tahan kelembagaan secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, teori principal-agent mengingatkan bahwa masyarakat adalah pemberi mandat, sedangkan pejabat publik dan anggota DPRD adalah penerima mandat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi memunculkan pertanyaan publik, termasuk ketidakhadiran dalam agenda strategis, idealnya dijelaskan secara terbuka. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Yang patut menjadi perhatian adalah implikasi jangka panjangnya. Apabila koordinasi politik tidak terpelihara dengan baik, maka dampaknya dapat dirasakan pada proses pembahasan APBD, penyusunan kebijakan strategis, percepatan pembangunan, hingga efektivitas pengawasan pemerintahan. Risiko-risiko tersebut bukanlah kesimpulan bahwa hal itu sedang terjadi di Kota Metro, melainkan potensi yang secara teoritis perlu diantisipasi oleh setiap pemerintahan daerah.
Dalam konteks inilah, respons bahwa rapat tetap kuorum memang menjawab aspek prosedural. Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab dimensi tata kelola. Pertanyaan publik bukan hanya apakah rapat sah secara hukum, tetapi juga apakah komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan berjalan dengan baik sehingga pemerintahan memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan agenda pembangunan.
Karena itu, peristiwa ini hendaknya tidak dipahami sebagai ruang untuk memperuncing polarisasi politik. Sebaliknya, ia harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh aktor politik di Kota Metro. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu merespons dinamika politik dengan memperkuat komunikasi, membangun soliditas kelembagaan, dan memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, demokrasi tidak diukur hanya dari keberhasilan memenangkan kontestasi politik. Demokrasi diuji setiap hari melalui kualitas hubungan antarlembaga, disiplin para penyelenggara negara, keterbukaan kepada publik, dan kemampuan seluruh aktor politik menjaga kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok. Di situlah kualitas tata kelola pemerintahan sesungguhnya dipertaruhkan, dan di situlah pula kepercayaan publik dibangun serta dipelihara.Narasi tambahan tersebut memberi tekanan bahwa peristiwa itu merupakan "sinyal politik yang keras" untuk dicermati, tetapi tetap tidak menyatakan sebagai fakta bahwa telah terjadi konflik internal. Dengan demikian, tulisan tetap kuat secara analitis, etis, dan defensibel jika dipublikasikan.
